Pembangunan Tol Trans Jawa Untuk Siapa?

ASPERINDO Minta Pemerintah Sediakan 5 Pesawat Kargo

SEMARANG [ELogistik.id]—Proyek pembangunan tol Trans Jawa yang digencarkan Pemerintah tidak berpengaruh signifikan bagi industri jasa pengiriman, justru membuat biaya logistik kian melambung apabila melewati Tol Trans Jawa.

Analoginya, bila tarif tol diberlakukan Rp1.000/KM, maka jarak tempuh antar satu kota ke kota lainnya akan menambah biaya logistik.

“Apakah tol Trans Jawa itu memberikan keuntungan bagi anggota kami, jawabannya tidak sama sekali. Karena per KM Rp 1.000 kalau sampai Surabaya Rp 253 ribu, biaya bahan bakar solar Rp 400 ribu bolak-balik, biaya tol Rp 500 ribu, artinya malah menambah biaya logistik,” papar Ketua DPW ASPERINDO Jateng Tony Winarno, disela-sela pembahasan kenaikan biaya logistik lainnya di Sekretariat ASPERINDO Jateng, Selasa (8/1/2019).

Hal itu disampaikan Tony tanpa ada muatan politik apapun, namun sesuai apa yang terjadi di lapangan dan dialami oleh anggota ASPERINDO Jateng.

Dia mengakui, tol Trans Jawa memang mempersingkat jarak tempuh dan mempercepat perjalanan pengguna truk dan bus. Namun, hal itu bukan malah menurunkan biaya logistik.

“Saat ini Pemerintah sedang menggencarkan UMKM supaya maju dan berkembang pesat, namun sisi lain justru menambah beban UMKM,” terang dia.

Seperti diketahui, bisnis jasa pengiriman itu jenis industri padat modal dan padat karya yang membutuhkan tenaga manusia. Dan pertumbuhannya seiring dengan maraknya e-commerce yang belakangan ini memanfaatkan produk dari UMKM.

“Industri kami seiring dengan booming e-commerce. Apabila hal ini tidak disikapi dengan bijak. UMKM kita akan hancur,” jelas dia.

Selain permasalahan di atas, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (ASPERINDO) mendesak Pemerintah untuk pengadaan lima pesawat kargo.

Pesawat kargo tersebut untuk akses bandara di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Bali, Makasar, Balikpapan, dan lain-lain. Desakan itu dikarenakan naiknya tarif SMU (Surat Muatan Udara) beberapa Airlines seperti Garuda yang sudah naik lima kali, Sriwijaya tiga kali, Lion Air tiga kali.

“Bayangkan saja, seperti contoh Sriwijaya, melakukan pengiriman dari Semarang ke Ujung Pandang Makasar, sekarang ini dari harga Rp 9.000 menjadi Rp 24.000 per 10 kilogram, Kenaikan tarif SMU merupakan tarif biaya pengiriman di luar handling dan lainnya. Kenaikan antara 70%-250%,” tuturnya.

Dia menjelaskan kenaikan ini sangat memukul perusahaan jasa pengiriman ekspres, karena biaya pengiriman ekspres menjadi hal utama bagi cost (biaya) yang harus dibayar.

Maka dari itu, hal ini beprengaruh tidak hanya kepada perusahaan anggota Asperindo, tapi juga kepada para pelanggan semuanya yang notabene adalah pelaku UMKM dari Jateng.

Dengan kondisi di atas, ASPERINDO melakukan protes keras dengan mengirimkan surat resmi kepada Menteri Koordinator Perekonomian, mengenai masalah kenaikan tarif SMU yang terjadi hampir di seluruh Indonesia.

Namun, menurut Tony, sampai saat ini surat tersebut belum mendapat tanggapan dan belum di handle oleh Pemerintah.

Salah satu cara untuk mendapat jawaban, pihaknya mencoba bertanya ke Airlines terkait kenaikan yang ternyata disebabkan oleh banyak hal.

Karena ketika harga minyak dunia turun dan rupiah menguat artinya avtur pesawat turun, tapi tarif SMU malah naik.

Banyak hal yang dilakukan yaitu pengelola bandara, fasilitator bandara dalam hal ini Angkasa Pura satu atau lain-lain, pihaknya tidak berbicara Angkasa Pura Semarang saja tapi semuanya termasuk BLU (Badan Layanan Umum Bandara), semua menaikan tarif untuk handling terutama bagi penumpang.

“Jadi kenaikan tersebut, dari Airlines adalah mereka menghitungnya total dari berat, service seperti biaya parkir pesawat naik 20 persen, penumpang dan cargo juga naik. Hal ini juga dibarengi dengan kenaikan konsesi atau bagi hasil kepada fasilitator bandara,” terangnya.

Direktur Delta Aerosupport Mustofa Camal, mengatakan, kenaikan luar biasa terjadi dari sisi penerbangan, semisal contoh pengiriman ke Jakarta itu hanya Rp 3.800 sampai Rp 4.100, sekarang bisa mencapai Rp 7.400 hal ini berpengaruh pada volume pengiriman.

Selain itu, dengan kenaikan SMU pihaknya berharap pendapatan mengalami kenaikan.

Tapi pada kenyataannya tidak demikian, karena tidak diimbangi dengan penurunan komisi agen, jadi dari 7 persen menjadi 3 persen.

Pihaknya mencontohkan untuk grafik perkembangan tonase pengiriman dari awal tahun 2018 bisa mencapai 800 ton per bulan. Kemudian di triwulan kedua mengalami penurunan hanya sekitar 500 ton, dan triwulan terakhir bulan Desember hanya sekitar 80 ton,” Jelas Kamal.

“Kami tidak menyalahkan Airlines dan Angkasa Pura, tapi mendesak Pemerintah, dalam hal ini Menteri Perhubungan dan Presiden Republik Indonesia, untuk segera bergerak mengambil langkah-langkah, sehingga anggota mereka aman dan tentram. (Hamdi/red).

139
Loading Likes...

Berita lainya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *