Efisiensi Rantai Pasok Komoditi Pokok melalui Sistem Logistik Daerah

SEMARANG[ELogistik.id]—Pelaku jasa logistik dan forwarder mendesak penerapan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) harus sinkron dengan penyusunan kebijakan di daerah yang terealisasi dalam sistem logistik daerah (Sislogda).

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jawa Tengah Suprapto Suwaji mengatakan perbaikan sistem logistik akan memacu pertumbuhan ekonomi lebih baik. Berdasarkan survey Bank Dunia biaya logistik nasional mencapai 24,6%.

Setidaknya, dengan memiliki sistem logistik daerah yang mumpuni dalam tiga tahun bisa menurunkan 4% hingga 5%.

Pembenahan sislogda tersebut bisa diaplikasikan dengan kegiatan logistik yang dikaitkan semua rantai pasok pemenuhan kebutuhan masyarakat yang utama. Dia menjelaskan setiap daerah memiliki potensi berbeda.

Menurutnya, pemerintah kota/kabupaten harus bekerja sama dengan pemprov satu agar jika mengalami kelebihan pasokan komoditas atau barang di satu wilayah, bisa dikirim ke daerah lain bahkan diekspor. Hal ini, lanjut dia, butuh perencanaan dibarengi dengan sistem industri yang dibangun.

Jawa Tengah dinilai memiliki prospek yang sangat baik mengingat digenjotnya sektor industri dan perdagangan. Hal itu tak terlepas dari upah pekerja yang masih kompetitif dibandingkan dengan daerah lain seperti Jawa Barat.

“Semua perdagangan dan potensi ekspor ada di Jawa Tengah, mulai dari furniture, tekstil, ikan dan lainnya. Jateng unggul dari sisi perdagangan,” ujarnya dalam Focus Group Discussion Pembentukan Sislogda di Semarang, Rabu (25/10/2017).

Dalam kesempatan itu, Erwin Raza selaku Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional, Kementrian Koordinator Perekonomian menerangkan paket kebijakan ekonomi XV tentang Pengembangan Usaha dan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik meminta kepala daerah disetiap Provinsi dan kabupaten/Kota untuk mengembangkan Sistem Logistik Daerah (Sislogda) dalam rangka efisiensi rantai pasok komoditi pokok/penting/unggulan untuk mendukung pengendalian inflasi daerah dan pengembangan ekonomi lokal.

Pihaknya menerangkan pengembangan sistem logistik daerah mengacu kepada model pengembangan sistem logistik nasional yang menggunakan pendekatan 6 (enam) kunci penggerak utama logistik (komoditi, infrastuktur, pelaku dan penyedia jasa logistik, pengembangan SDM,Penggunaan TIK dan Regulasi).

“Program untuk masing-masing kunci penggerak sistem logistik daerah disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik serta komoditi pokokk/penting/unggulan masing-masing daerah,” jelasnya.

Dewan Pembina Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Eskpres Pos dan Logistik Indonesia (ASPERINDO) Jawa Tengah Elvis Wendri mengeluhkan adanya tumpang tindih regulasi antar instansi. Belum lagi, kebijakan instansi di daerah saat berganti pimpinan akan berubah dengan peraturan sebelumnya.

“Koordinasi antar lembaga atau instansi perlu diperkuat. Kami dari pelaku usaha jasa pengiriman akan terus mendukung untuk keberlangsungan industri logistik di Indonesia,” paparnya.

Menanggapi hal itu, Sekda Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono meminta kepada pelaku usaha untuk segera melapor apabila ada kebijakan atau pimpinan instansi yang menghambat kemajuan dunia usaha, khususnya di Jateng.

“Jangan takut untuk melaporkan kepada kami, dari dinas atau instansi mana. Kami akan tegur jika itu menghambat kemajuan dari pelaku usaha,” jelasnya. [Hamdi]

 

195
Loading Likes...

Berita lainya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *