Transportasi Konvensional dan Online Harus Berbenah

SEMARANG[ELogistik.id]—Pro dan kontra keberadaan transportasi online menyita perhatian semua pihak. Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan turut mengeluarkan kebijakan untuk mengatur angkutan konvensional maupun online.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Sugihardjo meminta kepada pemilik angkutan konvensional untuk terus berbenah. Selain itu, Kemenhub juga terus menerbitkan regulasi untuk menata keberadaan angkutan berbasis aplikasi online.

“Bukan hanya online saja, (angkutan) konvensional juga harus berbenah diri karena dengan adanya kompetisi ini diharapkan kualitas pelayanannya meningkat dan harganya lebih baik buat masyarakat,” kata Sugihardjo usai mensosialisasikan Revisi Aturan PM 26 tahun 2017 dalam keterangannya di Semarang, Sabtu (21/10/2017).

Sugihardjo menjelaskan Kementerian Perhubungan saat ini tengah mengatur kembali PM 26 tahun 2017 pasca putusan Mahkamah Agung terhadap sejumlah pasal dalam PM 26 tahun 2017 beberapa waktu lalu.

Pihaknya terus melakukan sosialisasi revisi PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Dalam revisi saat ini, Sugihardjo mengatakan penyelenggara angkutan umum harus berbadan hukum.

“Itu diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan badan hukum itu bisa PT ataupun koperasi dalam hal badan hukum berbentuk koperasi maka keanggotannya boleh atas nama perorangan,” katanya.

Dalam hal ini badan hukum (PT/koperasi) katanya wajib memiliki minimal 5 kendaraan untuk bisa bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum.

Soal tarif, lanjutnya akan tetap diatur dalam aturan yang baru nanti dalam koridor pemberlakuan tarif batas atas dan tarif batas bawah. Untuk ini akan ditetapkan kemudian oleh Dirjen Perhubungan Darat atas usul Gubernur dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

Untuk batas atas Jojo menyebut diberlakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari tarif yang berlebihan.

“Tarif batas atas itu untuk melindungi kepentingan masyarakat daripada tarif yang berlebihan misalnya pada saat hujan atau jam sibuk biasanya harganya lebih tinggi dari konvensional itu dilindungi batas atasnya,” ujarnya.

Sementara itu, Sugihardjo menyebut tarif batas bawah ditetapkan untuk 2 kepentingan yaitu menjaga persaingan usaha yang sehat dan kedua yaitu untuk menjaga nantinya investor atau operator angkutan umum bsa merawat kendaraannya.

“Kalau tarifnya terlalu rendah ga ada alokasi dana untuk merawat itu akan mengganggu keselamatan,” terang dia.

Untuk besarannya, dia merinci tarif batas atas dan batas bawah akan dibagi menjadi dua wilayah. Wilayah satu meliputi Sumatera, Jawa, dan Bali. Wilayah dua meliputi Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua.

“Besarannya itu untuk wilayah satu batas atasnya Rp 6.000/km, batas bawahnya Rp 3.500/km, untuk wilayah 2 karena wilayahnya, sparepartnya mahal batas atasnya Rp 6.500/km, batas bawahnya Rp 3.700/km,” rincinya.

Berikutnya soal kuota kendaraan di suatu wilayah juga akan dibatasi. Terkait hal ini, semua pihak (online dan konvensional) telah meminta untuk ditetapkan.

“Keseimbangan supply dan demand karena itu harus dihitung kuotanya sesuai dengan wilayah operasi,” ungkapnya.

Lanjutnya nanti jumlah kuota di suatu wilayah akan disampaikan melalui sistem informasi terbuka sehingga masyarakat mengetahui kuota yang tersedia di suatu wilayah.

Hal lainnya yaitu nantinya wilayah operasi angkutan online juga akan dibatasi dimana penetapan batas wilayah ini nantinya akan dilakukan oleh Gubernur dan Kepala BPTJ untuk wilayah Jabodetabek.

Selain hal-hal diatas nantinya penumpang angkutan sewa khusus juga berhak atas asuransi guna perlindungan konsumen disamping nanti juga akan ada sticker terhadap angkutan sewa khusus agar masyarakat mengetahui pasti keabsahan angkutan yang digunakan[MH]

92
Loading Likes...

Berita lainya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *