Rekomendasi Industri Jasa Pengiriman Eskpres Perihal Implementasi PMK 182/2016

JAKARTA[ELogistik.id]—Peraturan baru PMK 182/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman direalisasikan di berbagai kota sejak Maret 2017. Implementasi peraturan baru berlaku pada 27 April 2017 di bandara terbesar.

Satu bulan setelah pelaksanaannya, peraturan itu bertujuan untuk perbaikan dengan maksud mengurangi waktu kiriman dan memastikan pelaksanaan peraturan baru yang lebih efisien, khususnya di Bandara Soekarno Hatta.

Dalam pengiriman item sensitif tertentu memerlukan kelonggaran yang dipercepat untuk perusahaan manufaktur di lndonesia. Pengapalan semacam itu harus sampai di tempat importir tepat waktu sehingga produksi tidak terpengaruh dan produsen tidak kalah bersaing.

Dalam ringkasan yang dihimpun Elogistik.id, rekomendasi berikut dapat dipertimbangkan secara mendesak untuk dapat diperhatikan oleh pihak regulator.

Sejak pelaksanaan PMK 182/2016, tingkat clearances di Soekarno Hatta telah berubah secara signifikan. Ada 8.000 hingga 10.000 pengiriman yang menunggu izin Bea Cukai pada waktu tertentu.

Waktu clearance yang lebih lama memiliki dampak signifikan pada produsen yang menyebabkan penundaan dalam proses produksinya, yang dalam jangka panjang juga dapat berdampak pada perekonomian. Data ini menunjukkan perbandingan tingkat clearance sebelum dan sesudah implementasi:

Peraturan sebelumnya Peraturan baru De minimus (di bawah 2 jam sampai 3 hari USD $100) CN 7.5 (USD $100 sampai hari yang sama (PIBK) Hingga 7 hari USD $1500) PIB (Di atas 2-7 hari 2-10 hari karena lonjakan USD $1500) volume dan lebih lambat persetujuan

Penundaan signifikan dalam clearance semua kategori pengiriman, dan peningkatan dwelling time di Soekarno Hatta adalah masalah sangat penting yang memerlukan perhatian segera dan mendesak.

Banyak importir, eksportir dan produsen mengandalkan Bandara Soekarno Hatta sebagai pintu gerbang penting untuk kegiatan bisnis mereka. Penundaan tersebut meningkatkan biaya dan ketidakpastian, yang berdampak negatif pada daya saing para pemangku kepentingan ini.

Dunia internasional menyoroti bahwa nilai barang, jumlah tugas dan pajaknya masing-masing lebih rendah daripada biaya untuk mengelola pengiriman ini (kiriman bernilai rendah). Oleh karena itu, Bea Cukai harus mempertimbangkan untuk mengalihkan sumber daya ke nilai yang lebih tinggi dan pengiriman risiko lebih tinggi untuk memastikan perdagangan.

Mengingat situasi menantang saat ini pada waktu tinggal yang lama dan tingginya volume pengiriman dalam obligasi, ada beberapa rekomendasi sebagai berikut:

Bea Cukai Indonesia mesti mengevaluasi peluang ini untuk meningkatkan kinerja clearance, semua kategori pengiriman yang mencerminkan standar regional terutama kinerja sebelum pelaksanaan PMK 182/2016.

Meskipun peraturan tersebut mencerminkan hasil positif di atas kertas, kinerja proses clearance lebih buruk hari ini dibandingkan dengan peraturan sebelumnya.

Seperti praktik pembersihan di Malaysia dan Thailand, mempercepat pelaksanaan pembersihan pra-kedatangan untuk mengurangi waktu pemrosesan untuk menghapus semua kategori pengiriman. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 (1) dari Persetujuan WTO tentang Fasilitasi Perdagangan.

Hal lain yang perlu diperhatikan yakni memberikan izin yang dipercepat untuk perusahaan Priority Ekonomi dan Operator Resmi (Pasal 7 (7) Persetujuan WTO tentang Fasilitasi Perdagangan);

Untuk mengurangi backlog volume pengiriman yang tinggi yang sedang menunggu izin, untuk menetapkan tindakan sementara untuk menghapus pengiriman ini misalnya. Untuk sementara, harus meningkatkan jumlah petugas bea cukai untuk memprosesnya. [MH]

213
Loading Likes...

Berita lainya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *