Tsunami Jasa Pengiriman Ekspres Internasional

Dampak Penerapan PMK 182

JAKARTA[ELogistik.id]—Peraturan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman berdasarkan implementasi di lapangan justru menimbulkan ‘tsunami’ bagi industri jasa pengiriman internasional.

Regulasi yang semestinya membuat kemudahan bagi dunia usaha justru menyebabkan tersendatnya barang kiriman di tingkat domestik. Alhasil, hadirnya PMK 182 yang berlaku 27 April 2017 di Kantor Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta membuat penumpukan barang kian bertambah setiap hari, bak pasar ikan.

Mustakim, importir asal Semarang Jawa Tengah mengeluhkan adanya regulasi PMK 182 membuat lamanya release yang memakan waktu lebih dari 2 minggu. Menurutnya, barang yang tersendat di customs merupakan bahan baku, barang contoh accesories sehingga berdampak pada berhentinya proses produksi. Padahal, barang itu dibutuhkan untuk kepentingan ekspor.

Oleh karena itu, dia menyebutkan regulasi itu justru membuat ‘tsunami’ bagi industri jasa pengiriman internasional karena terjadi antrean barang di sistem, antrean cek fisik dan antrean di-customs gate. Bahkan, regulasi PMK 182 menyebabkan multiplier effect antara lain pengguna jasa, penyedia jasa, eksportir, importir, para buyer-nya dan pihak terkait lainnya.

“Semestinya, regulasi itu mempertimbangkan kondisi di lapangan. Contoh, kalau ada 100 kiriman tapi yang release hanya 30%, nah yang 70% mau dikemanaka. Pasti terjadi penumpukan. Jika besoknya terjadi hal yang sama, bisa dibayangkan penumpukan akan berlipat-lipat,” terangnya, Senin (29/5/2017).

Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) Jawa Tengah Tony Winarno menyatakan regulasi PMK 182 justru membuat barang yang di release memakan waktu lebih lama atau bahkan ada yang menelan waktu 1 bulan baru release.

Dampak terparah, yakni buyer tidak percaya lagi dengan perusahaan atau pabrik yang menyediakan barang tersebut.

“Kalau barang yang diterima datang terlambat, terus apa bedanya jasa pengiriman ekspres dengan freight forwarder.  Kita butuh ketepatan waktu. Kalau barang datang terlambat, kepercayaan customer akan memudar. Ini yang disebut tsunami,” jelasnya.

Tony menjelaskan regulasi itu akan menyebabkan efek domino bagi industri di Jawa Tengah yang tidak kompetitif. Bahkan, operasional pabrik bisa tutup karena beberapa barang berupa row material tersendat.

Menurutnya, kondisi itu akan menjadi ancaman industri e-commerce di Indonesia karena mengganggu perekonomian regional dan nasional. Dia menilai pemerintah berupaya menaikkan pendapatan negara namun satu sisi industri jasa pengiriman internasional akan terancam.

Direktur Eksekutif DPP Asperindo Syarifuddin berpendapat adanya PMK 182 membuat pengiriman barang datang lebih lambat yang menyebabkan high cost ekonomi. Jika hal itu terjadi, daya beli masyarakat akan merosot serta ekspor dan impor juga terganggu atas peraturan tersebut.

“Dalam pelaksanaannya sangat terkendal baik mikro maupun makro. Semestinya PMK 182 itu perlu direvisi dan evaluasi. Mari kita duduk bersama antara regulator dan pelaku jasa pengiriman ekspres internasional untuk melakukan evaluasi,” jelasnya.

Dia menerangkan sudah semestinya regulasi dapat memudahkan para pelaku usaha terkait, bukan terjadi kemunduran dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Kondisi saat ini, transit time terjadi sampai sekian hari, dokumen muncul sekian lama padahal biaya jalan terus.

Menurutnya, anggota Asperindo selama ini mengedepankan ketepatan waktu pengiriman hingga sampai tujuan.

“Keterlambatan terjadi karena dampak sistem baru. Hal ini bukan kesalahan pada anggota kami atau pengguna, namun lebih kepada sistem pada aturan tersebut,” jelasnya. [MH]

2.065
Loading Likes...

Berita lainya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *