Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam PMK 182. Ini Penjelasannya.

doc rpxJAKARTA[ELogistik.id]—Pada aturan baru PMK No 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman, Bea Cukai berpedoman pada Dokumen Pengiriman Barang atau yang disebut dengan Consignment Note yang diberikan oleh pihak Pos/PJT.

Dokumen ini memiliki kode CN- 22/CN-23 atau dokumen sejenis yang merupakan dokumen perjanjian pengiriman barang antara pengirim barang di luar negeri dengan Penyelenggara Pos untuk mengirimkan Barang Kiriman kepada Penerima Barang di dalam negeri.

Berdasarkan informasi yang dihimpun tim Elogistik.id, hal lain yang menjadi perhatian adalah manajemen resiko yang diterapkan atas barang kiriman yang melalui pemeriksaan Bea Cukai sebagai berikut : Atas barang kiriman dapat dilakukan pemeriksaan fisik secara selektif yang disaksikan oleh pihak Pos, barang dengan nilai sampai dengan FOB $100, diberikan persetujuan pengeluaran, barangnya lebih dari FOB $100 s.d. FOB $1500, melalui Pos/ Jasa Titipan Bea Cukai akan meminta dokumen pelengkap terkait barang kiriman Anda sebagai dasar pengenaan bea masuk dan pajak impor. Dalam hal barang kiriman terkena larangan dan pembatasan harus dilengkapi dengan dokumen pemenuhan larangan dan pembatasan .

Atas barang ini dikenakan tarif bea masuk sebesar 7.5% kecuali untuk barang kiriman berupa buku ilmu pengetahuan. Di samping itu, Bea Cukai akan mengeluarkan dokumen Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/ atau Pajak (SPPBMCP) yang merupakan dasar pembayaran bea masuk dan pajak impor serta merupakan persetujuan pengeluaran barang.

Pihak Pos/ PJT yang membayar bea masuk dan pajak impor yang terutang, Anda membayar ke pihak Pos/PJT termasuk biaya handling dan packing ulang serta biaya lainnya yang mungkin dikenakan

Jika barangnya lebih dari $1500, Bea Cukai melalui Pos/PJT akan memberitahukan Anda agar menyampaikan PIBK atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB) apabila penerima barang merupakan badan usaha (bukan perseorangan).

Anda melakukan pemenuhan kewajiban secara self assesment. Petugas Bea Cukai selanjutnya akan melakukan pemeriksaan dan bila tidak ada Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) maka barang Anda dapat dikeluarkan, sebaliknya apanila ada SPTNP maka sahabat perlu melunasi terlebih dahulu sebelum barang dapat dikeluarkan.

Selanjutnya apabila terdapat keberatan atas penetapan yang dilakukan, penerima barang dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukai dengan dilampiri data dan/ atau bukti yang mendukung alasan pengajuan keberatan.

Dalam ketentuan peralihan disampaikan bahwa terhadap PIBK atau Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) yang telah diajukan dan telah mendapatkan nomor pendaftaran sampai dengan :

  1. tanggal 28 Januari 2017, untuk KPPBC Tipe Madya Pabean A Jakarta;
  2. tanggal 16 Februari 2017, untuk KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas;
  3. tanggal 23 Maret 2017, untuk KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dan KPPBC Tipe Madya Pabean B Kuala Namu;
  4. tanggal 06 April 2017, untuk KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda, KPPBC Tipe Madya Pabean A Bandung, dan KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan;
  5. tanggal 27 April 2017, untuk Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta dan KPPBC Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru; dan
  6. tanggal 24 Mei 2017, untuk Kantor Pabean selain huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

diselesaikan berdasarkan Perdirjen nomor P-05/BC/2006 tentang petunjuk pelaksanaan penyelesaian impor barang kiriman melalui PJT dan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No KEP-34/BC/2000 dan No 41/DIRJEN/2000 tentang penyelesaian barang impor atau ekspor yang dikirim melalui pos. (pembebasan bea masuk atas barang kiriman masih menggunakan nilai pabean FOB 50 USD). (Hamdi)

1.550
Loading Likes...

Berita lainya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *