Putus Mata Rantai Distribusi BKC Ilegal

Bea Cukai Semarang MoU dengan Asperindo Jateng

SEMARANG[ELogistik.id]Penerimaan cukai terus mengalami peningkatan signifikan sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Penerimaan sektor cukai menjadi primadona penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebagian besar penerimaan cukai berasal dari cukai hasil tembakau. Namun satu sisi, ada kebocoran penerimaan negara dari cukai atas peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal.

Berdasarkan hasil survei dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta menyebutkan BKC ilegal yang beredar sebanyak 12% dari target penerimaan cukai di Jateng dan DIY diangka Rp40 triliun. Dengan begitu, ada lost penerimaan negara atas cukai di Jateng atau bisa disebut underground economy sebesar Rp4,8 triliun.

Kepala Kanwil DJBC Jateng dan DIY Untung Basuki memaparkan BKC ilegal dapat merugikan negara. Oleh karena itu, pihak bea cukai Semarang melakukan kerja sama dengan industri jasa pengiriman yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) Jateng. Dengan kerja sama tersebut, diharapkan dapat meminimalisasi peredaran BKC ilegal.

“Ke depan, kita bisa saling bersinergi tentang kemungkinan peredaraan barang kena cukai ilegal khususnya hasil tembakau melalui jasa pengiriman. Pengawasan kita ada di wilayah produksi, distribusi dan pemasaran,” paparnya disela-sela acara MoU dengan Asperindo Jateng di kantor bea cukai, Selasa (2/5/2017).

Menurutnya, penerimaan negara atas barang kena cukai hasil tembakau menduduki peringkat tertinggi yakni sekitar 90%. Sisanya, BKC berasal dari etil alkohol atau etanol serta minuman mengandung etil alkohol.

Kepala KPPBC TMP A Semarang Iman Prayitno menambahkan kerja sama ini untuk memberikan informasi apabila ada pengiriman BKC ilegal untuk memberitahukan kepada pihak bea cukai. Selain itu, pihak bea cukai siap memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pihak Asperindo.

“Saya yakin, kerja sama ini sangat efektif untuk menekan peredaran BKC ilegal,” ujarnya.

Dia mengatakan Jawa Tengah merupakan kategori daerah produksi, distribusi dan pemasaran. Hal itu berdasarkan temuan di lapangan atas adanya BKC ilegal.

“Kami ingin putus mata rantai distribusi dengan adanya informasi dari rekan rekan Asperindo. Kami bisa saling tukar informasi dari kedua belah pihak,” jelasnya.

Ketua Asperindo Jawa Tengah Tony Winarno menjelaskan penandatangan kerja sama itu di samping menekan peredaran BKC ilegal juga membantu bea cukai untuk mencapai target penerimaan negara khususnya dari cukai.

“Dari pihak bea cukai akan memberikan sosialisasi kepada frontliner di masing masing perusahaan anggota kami. Supaya mereka tahu mana saja kategori BKC ilegal. Kerja sama ini paling tidak bisa menekan BKC ilegal hingga 30%,” paparnya. [Hamdi].

197
Loading Likes...

Berita lainya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *