Menilik Regulated Agent Dari Masa Ke Masa

JAKARTA[ELogistik.id]—Penerapan regulated agent (RA) atau agen inspeksi yang dikelola swasta bakal menimbulkan biaya logistik kian melambung.

Maka dari itu, pelaku jasa pengiriman meminta agar pemerintah fokus dalam membenahi keamanan logistik jalur udara dengan mengembalikan RA dikelola langsung oleh negara, dan tidak dikomersialisasikan. Perlu ada langkah-langkah khusus terkait implementasi RA agar pengguna jasa tidak terbebani biaya.

Jika swasta diperkenankan untuk melakukan bisnis security dan safety tentunya akan memakai prinsip profit oriented. Alhasil pengguna jasa, dalam hal ini para pelaku usaha logistik dan jasa pengiriman ekspres semakin dibebani oleh biaya yang tinggi.

Dalam hal ini, gabungan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) meminta pemerintah mengkaji ulang implementasi RA dan mengubah aturannya melalui Paket Kebijakan XV terkait logistik yang bakal dirilis semester awal tahun ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun tim ELogistik.id, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan perihal sejarah perkembangan RA hingga sekarang.

Sebelum diaturnya pemeriksaan keamanan barang kargo dan pos melalui badan usaha RA, pemeriksaan keamanan dimaksud yang waktu itu disebut ‘cargo charge’ atau ‘security charge’ dilakukan oleh BUMN PT. Angkasa Pura II dengan tarif sebesar Rp 60 per kg – referensi surat PT. Angkasa Pura II No. 15.01.02/00/03/2008/010 tanggal 06 Maret 2008 tentang “Tarif Pelayanan Kargo Bandara Soekarno Hatta.

Kemudian, pada April 2010, Pemerintah melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara menerbitkan peraturan yang berkaitan dengan ‘pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara dan tata cara pemberian Sertifikat sebagai Regulated Agent.

Peraturan dimaksud, dalam kurun waktu 6 tahun dari tahun 2010 sampai tahun 2016 secara berganti – ganti telah diterbitkan 5 Peraturan dengan rincian 3 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang terdiri dari :

  1. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. SKEP/47/IV/2010 – terbit 19 April 2010.
  2. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. SKEP/255/IV/2011 – terbit 21 April 2011.
  3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. KP. 152 Tahun 2012 – terbit 20 April 2012;

dan 2 (dua) Peraturan Menteri Perhubungan yang terdiri dari :

  1. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 32 Tahun 2015 – terbit 12 Februari 2015.
  2. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 153 Tahun 2015 – terbit 2 Oktober 2015.

Seringnya peraturan dirubah – rubah menunjukkan bahwa pada tingkat implementasinya terjadi berbagai kendala/penolakan atas kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah cq. Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

September 2010, melalui Surat Dinas Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. AU/6760/DKP-786/IX/2012 tanggal 07 September 2010 Pemerintah cq. Direktur Jenderal Perhubungan Udara langsung memberikan ijin kepada 3 perusahaan yaitu PT. Duta Angkasa Prima Kargo,PT. Ghita Avia Trans dan PT. Fajar Anugerah Semesta, untuk melaksanakan pemeriksaan keamanan kargo dan pos sebelum diangkut ke pesawat udara sebagai Regulated Agent.

Kala itu, tarif awal yang ditetapkan oleh RA adalah sebesar Rp1.050 per kg dengan rincian : biaya pemeriksaan barang yakni Rp750 per kg dan biaya transport dari gudang RA (lini 2) ke lini 1 : Rp300 per kg.

Dengan demikian, tarif RA dengan total Rp1.050 per kg atau sama dengan mengalami kenaikan sebesar lebih dari 1.000% dari tarif awal sebesar Rp60,- per kg.

“Dalam hal ini, jelas dunia usaha menolak kebijakan (penunjukan 3 RA langsung) dan kenaikan tarif dimaksud,” terang Direktur Eksekutif DPP Asperindo Syarifuddin kepada ELogistik.id, Kamis (20/4/2017).

Oleh sebab itu, terjadi resistensi atau penolakan yang hampir sama dari tahun ke tahun sampai Peraturan Dirjen/Menteri tentang keamanan barang kargo dan pos mengalami perubahan sebanyak 5 kali dan masih dianggap bermasalah hingga saat ini. (Indra/Hamdi)

347
Loading Likes...

Berita lainya

1 Response

  1. Rudolf berkata:

    Saran saya Rudolf wakil ketua dpw sulsel, hendaknya kita fokuskan perhatian kita pada, ketidakadaannya satupun pasal atau ayat dari ke-5 aturan mengenai Ra seperti tersebut di atas yg mengatakan/menyatakan/mengharuskan boleh di tarik lagi biaya setelah Ra (biaya btb di terminal kargo/gudang kargo outgoing). Apabila aturan atau dasar hukum penarikan tidak ada maka seharusnya penarikan biaya btb tersebut adalah pungutan liar. Yang besar kemungkinan tidak masuk ke dalam kas negara, melainkan masuk ke kantong oknum2 di bumn yg tidak bertanggungjawab. Sebagai tambahan perlu saya masukkan sebagai bahan pertimbangan, saya telah audience langsung dgn dirkampen sewaktu 2015 Bapak Dwi yg menyatakan tdk bokeh ditarik biaya apapun lagi setelah Ra dan barang setelah Ra ready for carried. Masih menurut Bapak Dwi terjadi 2x bayar adalah krn kurangnya pengawasan dari kasubdit penyelenggara bandar udara dan otoritas bandara setempat. Saya pun telah mendatangi kasubdit penyelenggara bandar udara di kementrian perhubungan lantai 23 jkt dan audience langsung thn 2015 sewaktu itu Bapak Saiful Bahri, sy sampaikan pernyataan Bapak Dwi dan respon Bapak Saiful “kalau mau main salah-salahan mas, asal mas tahu Terminal Cargo PT Angkasa Pura I makassar tidak punya ijin sebagai terminal cargo, ijinnya hanya gudang kargo(pengusaha jasa terkait kebandrudaraan) yang kebetulan nama gudangnya SBU Terminal Cargo. Menurut beliau masih banyak yg harus di benahi tdk bisa main salah-salahan. Lalu saya sampaikan pada beliau bahwa tdk bisa dilanjutkan hal2 seperti ini krn kelalaian 1 orang yakni bapak yg tdk melakukan pengawasan maka semua expedisi dan komunitas kargo harus menanggung biaya logistik sampai 110% (kami di mks sebelumnya biaya btn Rp.545/kg include ppn dan konsesi dgn adanya Ra mjd Rp.1.095/kg include ppn dan konsesi). Saat itu beliau berjanji tahun 2015 akan membenahi segala sesuatunya, namun sampai sekarang tdk ada tindakan. Jadi menurut saran saya sebaiknya Asosiasi Asperindo fokus di pungli btb setelah Ra saja, tidak usah menolak aturan Ra, krn sesungguhnya aturan itu utk keamanan dan keselamatan yg cukup dikontrol pemilik pesawat yakni airlines secara ketat dan selain itu Ra memiliki dampak positif agar orang tidak harus memiliki gudang atau Terminal yg bersentuhan dengan apron untuk dapat bekerjasama dgn airlines. Hal menyebabkan kesempatan bekerja sama tdk lagi biasa di monopoli. Sebagai tambahan kalau di mks kami nantinya melalui ijin Tuhan dan kerja Kppu berhasil membuktikan monopoli Ap1 dan ApLog maka konsekwensinya 25 miliar denda utk mereka. Serta kemungkinan akan terbuka bahwa Ra ApLog ijin skepn255/2012 di mks tidak pernah kami sepakati, melainkan hanya disepakati oleh ketua dpw alfi/ilfa sulsel yg notabene merupakan satu-satunya dpw alfi/ilfa yg menyetujui pemberlakuan Ra (sepengetahuan saya tdk satupun dpp maupun dpw alfi/ilfa yg pernah menyetujui kecuali sulsel) yg adalah tdk mewakili komunitas pengguna jasa di bandara Hasanuddin makassar (asosiasi Asperindo yg mewakili dgn anggota 26 empu dari 29 empu induk yg ada di bandara serta 86 sub empu). Untuk pengetahuan tambahan apabila di makassar terbukti monopoli maka seharusnya konsekwensi keputusan Kppu tersebut akan membatalkan pemberlakuan Ra Ap Log di mks yg tdk syah dan mengembalikan uang Ra yg sudah di pungut sebesar lebih kurang Rp.50 miliar/2tahun pemberlakuan atau pembatalan biaya btb setelah Ra karena masuk kategori pungli sebesar lebih kurang Rp.44 miliar/2tahun pemberlakuan. Dapat di bayangkan berapa nilai pungli utk btb di jakarta, sby, dps yg telah menarik biaya btb setelah Ra. Sebenarnya apabila uang2 ini benar masuk ke dalam kas negara maka mungkin saya dan teman2 di makassar ikhlas namun kl ternyata di korupsi , pertanyaannya apakah kita rela? Demikian masukan dari saya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *