Pemerintah Cabut HO di Daerah, Dunia Usaha Bakal Menggeliat

Permendagri No 19 Tahun 2017

kemendagriJAKARTA[ELogistik.id]—Dunia usaha di Indonesia bakal menggeliat seiring dengan kebijakan pemerintah mencabut regulasi perihal penetapan izin gangguan (HO) di daerah.

Selama ini pelaku usaha mengeluhkan aturan dari pemerintah daerah menerapkan pemberlakukan izin gangguan yang hanya berlaku lima tahun. Padahal, perusahaan bersangkutan tidak ada perubahan kegiatan usaha, tidak ada perluasan kapasitas usaha, dan tidak menimbulkan gangguan.

Pencabutan itu tertuang dalam  Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

Alasan kuat pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri karena mempertimbangkan regulasi penetapan HO di daerah sudah tidak  sesuai  dengan  perkembangan  keadaan. Di samping itu,  pemerintah terus menggenjot pertumbuhan dunia usaha yang didukung tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia.

Pada saat Permendagri No 19/2017 berlaku, maka segala regulasi sebelumnya perihal penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai penandatanganan aturan itu pada Rabu, 29 Maret 2017.

Dalam kesempatan terpisah, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Jawa Tengah mengkritisi langkah pemerintah daerah yang belum bisa menyesuaikan regulasi dari pemerintah pusat melalui permendagri.

Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Ekonomi Kadin Jawa Tengah Didik Sukmono mengakui ada ketidaksinkronan mengenai perizinan HO antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hal itu membuat pelaku usaha kian bingung dengan implementasi pemerintah daerah.

“Saya menilai apa yang sudah diterapkan oleh pemerintah pusat belum seluruhnya diterapkan oleh pemerintah daerah, salah satunya mengenai izin gangguan atau HO. Makanya, dengan adanya Permendagri terbaru ini semoga bisa menjawab kegelisahan pelaku usaha,” terangnya, Senin (10/4/2017).

2.633
Loading Likes...

Berita lainya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *